Network
SEPUTAR PANTURA - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal, M Khuzaeni menyebut sejumlah perusahaan di Kabupaten Tegal diduga belum melakukan penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Beberapa perusahaan tersebut salah satunya pabrik baru yang berada di Lebaksiu, Kabupaten Tegal.
Menurutnya, dokumen Andalalin adalah salah satu syarat pengajuan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Makanya, Andalalin sifatnya wajib dimiliki bagi pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastuktur.
"Banyak masyarakat yang mengeluh dengan pembangunan pabrik itu yang diduga tanpa Andalalin," ujar Jeni Bae sapaan akrab M Khuzaeni, Rabu 17 Januari 2024.
Meski izin Andalalin yang mengeluarkan Kementerian Perhubungan, namun menurutnya Andalalin sifatnya tetap wajib dimiliki semua perusahaan.
Seperti halnya pabrik yang berada di jalur utama Slawi-Purwokerto tersebut yang diduga belum mengindahkan Andalalin. Sebab, pintu masuk pabrik tersebut hanyalah berjarak sekitar 15 meter.
Saat kondisi karyawan berangkat dan pulang, jalan tersebut mengalami kemacetan. Padahal, saat ini baru tahap perekrutan karyawan.
“Jika sudah beroperasi penuh, maka jalan akan semakin macet. Apalagi, jika kendaraan besar akan masuk atau keluar pabrik. Pasti, jalan akan macet total,” ungkap Jeni Bae yang juga merupakan warga Lebaksiu, Kabupaten Tegal.
Selain diduga belum memperhatikan Andalalin, Jeni menilai bahwa pabrik tersebut juga hanya membuka satu pintu masuk kendaraan proyek yang kerap menimbulkan kemacetan.
