Network
SEPUTAR PANTURA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purwokerto menandatangani kesepakatan bersama atau MoU bersama Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang pelayanan BPJS di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.
Penandatangan tersebut dilakukan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Irawati di ruang rapat kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto, Kamis 28 Maret 2024.
Dalam kesempatan itu, Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Banyumas, Antony Sugiarto menyampaikan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu instansi yang hadir dari 35 gerai yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di MPP, diharapkan dapat mempermudah layanan masyarakat hingga memperluas kepesertaan.
"Kita berharap dengan penandatanganan MoU ini, BPJS Ketenagakerjaan dapat memperluas kepesertaan dan mampu menjangkau semua lapisan pekerja, serta berkomitmen untuk memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik dengan menempatkan petugas disana," ujarnya.
Ia juga menekankan kepada Badan Usaha yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, agar segera memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap seluruh pekerja di perusahaanya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Irawati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang hingga saat ini berkomitmen menempatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.
"Hal ini guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan," jelasnya.
“Mudah - mudahan dalam pertemuan ini membawa manfaat yang luar biasa , terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah berkomitmen ikut serta dalam melanjutkan pelayanan nya di Mal Pelayanan Publik," tambahnya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Banjarnegara Serahkan Santunan 5 Ahli Waris Pekerja Lingkungan Pemerintah Desa
Irawati berujar, dengan penandatanganan MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dan DPMPTSP Kabupaten Banyumas, masyarakat langsung bisa mengakses kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Mal Pelayanan Publik.
"Masyarakat bisa mempermudah mendapatkan informasi dan layanan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini selaras dengan instruksi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat peresmian ditahun 2019, sehingga apa yg sudah terbangun di tahun 2019 bisa terwujud untuk meberikan layanan yg mudah bagi masyarakat," pungkasnya.***
