Network
SEPUTAR PANTURA – Berdiri di atas lahan seluas 46 hektare, perusahaan ekspor pembuat sepatu olahraga PT Adonia Footwear Indonesia (AFI) di bawah bendera Huali Industrial Group Taiwan ini akan segera dibangun di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja. Peletakan batu pertama atau ground breaking pabrik industri berdaya serap 45 ribu tenaga kerja ini dilakukan Bupati Tegal Umi Azizah pada Senin 4 Desember 2023 lalu.
Huali Industrial Group sendiri merupakan produsen sepatu olahraga terbesar ke dua di dunia yang tahun 2022 lalu memproduksi 221 juta pasang sepatu dengan brand ternama seperti Converse, Nike, Vans, Reebok, Lululemon, Hoka One One, Under Armour, Puma, On, Asics, New Balance, Cole Haan, Altra, dan Opposed.
Adapun pabrik sepatu PT AFI di Desa Kedungkelor dengan nilai investasi 220 USD atau Rp3,3 triliun ini merupakan pabrik ketiga dari rencana lima pabrik yang akan dibangun di Indonesia. Pabrik pertama ada di Desa Yomani, Kecamatan Lebaksiu dan pabrik ke dua di Kabupaten Pemalang. Sedangkan pabrik keempat dan kelima rencananya juga akan dibangun di Kabupaten Tegal.
Lewat sambutannya, Umi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Huali Industrial Group dan jajaran direksi PT Adonia Footwear Indonesia yang telah memercayakan investasi usahanya di Kabupaten Tegal. Menurutnya ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Tegal terkait peluang investasi, terutama di sektor industri manufaktur yang masih terbuka luas. Sekaligus pula menjadi indikasi daerah yang sangat terbuka dengan investasi.
Proses perizinan di Kabupaten Tegal bisa dipastikan mudah, cepat dan pasti, sepanjang prosedurnya ditempuh dan kelengkapan persyaratannya dipenuhi.
“Saya pastikan perizinannya di sini, di level pemerintah daerah terbebas dari praktik pungli ataupun gratifikasi,” kata Umi.
Perilaku koruptif ini menurutnya harus diberantas karena menjadi hambatan besar masuknya investasi ke sebuah wilayah atau daerah. Pihaknya tidak mau ini terjadi di Kabupaten Tegal. Sebab kalau masih ada pungli, masih ada gratifikasi, berarti ini indikasi kalau tata kelola perizinannya buruk, prosesnya rumit dan berbelit, implementasi regulasinya yang tidak jelas atau abu-abu.
Pihaknya pun meminta para pihak terus mengawal proses perizinannya di pemerintah pusat untuk kelanjutan proses pembangunannya di daerah. “Jadi kalau ada dokumen terkait pembangunannya masih ada yang belum selesai, belum terbit persetujuannya dari kementerian atau lembaga terkait, saya minta ini dikawal serius,” tandasnya.
