Network
SEPUTAR PANTURA – Pasukan gabungan dari unsur TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dan satuan perlindungan masyarakat atau Linmas Kabupaten Tegal melaksanakan Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2023 di lapangan kantor Pemda Kabupaten Tegal, Senin 2 Oktober 2023 kemarin.
Apel Gelar Pasukan tersebut dipimpin langsung Bupati Tegal Umi Azizah didampingi Kapolres Tegal Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mochammad Sajarod Zakun dan Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Infanteri Suratman.
Menurut Umi, pelaksanaan Pilkades Serentak di 47 desa di Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Oktober 2023 nanti akan menjadi ajang pemilihan demokratis warga desa untuk memilih pemimpin birokrasi pemerintah desanya. Kontestasi enam tahunan ini tentunya sangat menarik minat banyak pihak dan melibatkan massa dalam jumlah besar.
Baca Juga: Pengurus MUI Kota Tegal Dikukuhkan, Ini Kata Wali Kota Tegal
Terlebih, nilai-nilai modern telah mendorong perubahan sosial yang menggeser peran kepemimpinan kepala desa dari “bapak-nya” desa menjadi pejabat administrator seiring menguatnya regulasi yang mengatur tata kelola keuangan dan pemerintahan desa, ditambah transfer anggaran pembangunan dari pusat dan pemerintah daerah ke desa trend-nya meningkat.
Dari yang awalnya Rp81,62 miliar di tahun 2015 melonjak menjadi Rp340,97 miliar di tahun 2019 dan Rp425,7 miliar tahun 2023 ini. Angka tersebut di luar bantuan keuangan provinsi dan Pemkab Tegal ke desa yang nilainya mencapai Rp87,55 miliar.
Hal ini tentunya semakin menyemangati para elit politik desa untuk maju mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa dengan janjinya menghadirkan pelayanan publik prima. Pun demikian dengan tingkat partisipasi masyarakat desa mengikuti Pilkades juga selalu tinggi. Sebab ada harapan besar di masyarakat desa akan adanya perubahan yang lebih baik dan mensejahterakan.
Baca Juga: Inilah Biografi Sekda Kabupaten Tegal Amir Machmud yang Resmi Dilantik Bupati Tegal
Meskipun penyelenggaraan Pilkades telah diatur oleh pemerintah dan dibentuk kepanitiaan untuk pelaksanaannya di tingkat desa, potensi terjadinya konflik antar calon kepala desa yang berujung friksi sosial ataupun tindakan anarkis tetap harus diantisipasi.
“Alhamdulillah kerja sama sinergis antara pemerintah daerah dengan Polri, dengan TNI atau lebih dikenal dengan tiga pilar selama ini mampu mengawal pelaksanaan Pilkades Serentak berjalan damai, aman, dan kondusif,” ujarnya.
