Network
SEPUTAR PANTURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan penghargaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik usai mencatatkan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.
Penghargaan ini merupakan yang keempat, dimana sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan secara beruntun mendapatkannya pada tahun 2017 hingga 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Hemijaya kepada Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha di gedung KPK, Kamis 29 Februari 2024 lalu.
Baca Juga: Hanya Perlu Upgrade DANA Premium Menggunakan KTP, Bisa Dapatkan Pinjaman Rp1 Juta
Dalam sambutannya Herda menekankan bahwa tujuan utama adanya UPG adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang partisipatif, akuntabel, responsif terhadap keluhan, dan transparan.
"Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kita. Bersama-sama kita perbaiki iklim pelayanan publik yang bebas dari korupsi, utamanya bebas dari praktik-praktik gratifikasi," tegas Herda.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyambut baik apresiasi yang diberikan dan menyatakan kesiapannya untuk terus berkolaborasi dengan KPK demi menciptakan layanan publik yang bersih.
Baca Juga: Simak Syarat dan Cara Ajukan Pinjaman KUR BSI Secara Online, Bisa Cair Hingga Rp500 Juta Tanpa Riba
"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas apresiasi yang diberikan. Keberhasilan ini tentu dapat tercapai berkat komitmen dan konsistensi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang senantiasa menerapkan tata kelola yang baik (Good Governance) serta menjaga integritas. Kami juga siap untuk terus berkolaborasi dengan KPK guna memberikan pelayanan yang berkualitas dan bebas korupsi,"ungkap Asep.
Lebih jauh, Asep menjelaskan bahwa sebagai sebuah institusi yang mengelola dana milik pekerja lebih dari Rp700 triliun tentu diperlukan upaya yang serius dalam menjaga amanah tersebut.
